Suara99 Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
Jawabannya:
Prinsip check and balances pada sistem politik di Indonesia yaitu Indonesia menganut prinsip tersebut setelah amandemen UUD 1945 yang mana DPR berperan sebagai Lembaga legislatif, Presiden sebagai eksekutif, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi sebagai yudikatif.yang saling mengontrol serta terjadi keseimbangan kekuasaan.
Yuk simak penjelasan berikut ini!
Sistem kekuasaan Indonesia setelah UUD 1945 menganut prinsip check and balances. Prinsip check and balances yaitu yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu dengan yang lainnya. Prinsip ini sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945 yang ditegaskan oleh MPR yaitu menyempurnakan aturan penyelenggaraan negara secara demokratis. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para apparat negara ataupun orang pribadi yang sedang dalam masa jabatan negara bisa dicegah dan ditanggulangi, karena kekuasaan negara tersebut dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol sekalipun. Awalnya prinsip tersebut diterapkan pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat untuk memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balances.
Jadi, kesimpulannya adalah prinsip check and balances yaitu prinsip yang menghendaki agar kekuasaan legislative, yudikatif, dan eksekutif sama – sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain serta terjadi keseimbangan kekuasaan.
