Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem pembagian kekuasaan (divisions/distributions of power). Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimanakah proses pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
Jawaban
Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia adalah suatu keniscayaan dikarenakan Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Dengan demikian, negara di dunia yang beraliran demokrasi akan selalu membagi kekuasaan kedalam 3 cabang pemerintahan, antara lain:
- Eksekutif diantaranya adalah Presiden, Wakil Presiden serta Para Menteri yang melaksanakan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang.
- Legislatif yaitu MPR, DPR serta DPD sebagai embaga yang berwenang serta memiliki kuasa dalam membuat undang-undang.
- Yudikatif, yang berperan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang bahkan kebijakan. Dengan demikian, lembaganya antara lain MA atau Mahkamah Agung, MK atau Mahkamah Konstitusi dan KY atau Komisi Yudisial.
Dengan ketiga lembaga ini tidak terpisah secara mutlak atas dasar kekuasaan masing-masing, melainkan melaksanakan tugas serta fungsi negara secara bersama dan saling berkaitan.
Pembahasan
Ketatanegaraan merupakan suatu tata negara yang mengenai seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan lain sebagainya yang menjadi pengaturan suatu negara. Ada beberapa macam sistem pemerintahan didunia, antara lain:
- Sistem Pemerintahan Presidensial, yang berasal dari kata Presiden yang meletakkan hubungan fungsional antar lembaga serta pelaksanaannya yang dipimpin oleh Presiden.
- Sistem Pemerintahan Parlementer, yang memiliki peran sangat besar dalam pemerintahan yang dilaksanakan sistem pemeritahan ini adalah Malaysia, Jepang, Inggris serta Belanda.