Mengapa dalam perkara pidana, hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan “surat dakwaan batal demi hukum?” Kemukakan argumentasi nya disertai dengan dasar hukum yang ada!​

Mengapa dalam perkara pidana, hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan “surat dakwaan batal demi hukum?” Kemukakan argumentasi nya disertai dengan dasar hukum yang ada!​

Jawaban

Hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, apabila memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam pasal 197 pasal 1 dan 2 dalam Undang-Undang KUHAP nomor 8 tahun 1981. Hal ini untuk melindungi HAM terdakwa dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi terdakwa serta menjalankan tertib administrasi hukum dalam berpekara.

Pembahasan

Dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi:

  1. Surat putusan pemidanaan memuat:
    a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
    b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
    c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
    d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
    e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
    f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
    g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
    h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
    i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
    j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
    k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
    l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
  2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum; Menurut keputusan MK no. 69/PUU – /X/2022, huruf K dan l dihapuskan, sehingga hanya berlaku huruf a,b,c,d,e,f,g,h,I, dan j saja.

Check Also

Pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi banyak menghadapi pemberontakan baik dari dalam maupun dari luar. Coba Sebutkan pemberontakan yang berasal dari dalam!

Pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi banyak menghadapi pemberontakan baik dari dalam maupun dari luar. Coba …