Apa yang membedakan antara pengadilan HAM ad Hpc dengan pengadilan HAM

Apa yang membedakan antara pengadilan HAM ad Hpc dengan pengadilan HAM

Jawaban

Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus untuk mengatasi atau memproses kejahatan maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi, baik yang bersifat pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Pengadilan HAM juga salah satu Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan HAM Ad Hoc

Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan pengadilan yang dibentuk dan memiliki wewenang untuk memproses kejahatan atau pelanggaran HAM yang dilakukan seseorang atau kelompok yang bersifat pelanggaran berat saja dan juga merugikan. Pengadilan HAM Ad Hoc juga ditujukan untuk memelihara perdamaian dan juga memberikan perasaan aman dan juga adil bagi setiap orang atau pun kelompok yang bersangkutan.

Sifat :

Perbedaan kedua dari Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc adalah dari sifat kedua pengadilan yang dibentuk tersebut. Memang keduanya merupakan Pengadilan yang dibentuk dan didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM yang diberlakukan di Indonesia. Namun dari landasan hukum tersebut pula dapat dilihat sifat dari kedua Pengadilan HAM yang berlaku di Indonesia.

Pengadilan HAM bersifat tetap atau permanen untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, baik yang bersifat ringan maupun berat. Selama landasan hukumnya masih berlaku dan tidak merubah kewenangan dari Peradilan HAM, maka kedudukannya akan tetap sama dan tetap di Indonesia. Berbeda dengan Pengadilan HAM Ad Hoc dimana memiliki sifat yang tidak tetap atau tidak permanen. Pengadilan HAM Ad Hoc akan dibentuk ketika ada pelanggaran atau kejahatan HAM yang bersifat berat dan merugikan saja, serta peristiwa-peristiwa tertentu saja. Artinya bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc bersifat sementara hingga kasus atau peristiwa yang ditangani dianggap telah selesai diadili.

Kejahatan atau Pelanggaran HAM yang Ditangani :

Kejahatan atau jenis-jenis pelanggaran HAM sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

  • Ordinary Crimes yaitu kejahatan umum seperti pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penganiayaan, penyiksaan, perkosaan, dan lain sebagainya.
  • Extraordinary Crimes yaitu kejahatan atau pelanggaran berat atau tidak umum, seperti kejahatan genocida, war crime, dan lain sebagainya.

Dilihat dari kedua jenis tersebut, pelanggaran atau kejahatan HAM yang ditangani oleh Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc pastinya berbeda. Secara umumnya, Pengadilan HAM akan menangani kejahatan atau pelanggaran HAM yang termasuk kedalam Ordinary Crimes saja, sedangkan Pengadilan HAM Ad Hoc akan menangani kejahatan atau pelanggaran yang termasuk kedalam Extraordinary Crimes.

Kejahatan atau pelanggaran HAM yang dapat diperiksa atau diputuskan oleh Pengadilan Hukum HAM Ad Hoc merupakan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan sebelum keluarnya UU No. 26 Tahun 2000. Sebagai contoh seperti kasus pelanggaran HAM di Tanjung Priok maupun peristiwa Timur-Timur yang melepaskan diri dari Indonesia. Sedangkan Pengadilan HAM permanen memiliki wewenang untuk mengadili maupun memutuskan perkara umum maupun berat yang terjadi setelah adanya UU No. 26 Tahun 2000. Jadi segala kejahatan atau pelanggaran HAM yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 akan di adili melalui Pengadilan HAM di Indonesia, itu juga merupakan salah satu tujuan dibentuknya Pengadilan HAM.

Pembahasan

HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir dan menjadi kodrat yang sudah melekat pada setiap manusia serta tidak dapat diganggu gugat adanya, hal ini karena HAM merupakan anugerah dari Tuhan YME.

Berikut adalah beberapa Contoh hak asasi pribadi yaitu:

  • Hak kebebasan untuk dapat melakukan gerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
  • Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
  • Hak kebebasan memilih dan aktif dalam suatu organisasi atau perkumpulan.

Sementara itu, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Sesuai dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak dan kebebasan yang bersifat fundamental bagi semua orang, yang mana tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, suku, ras, agama, bahasa. Hak asasi manusia ini  mencakup beberapa hak misalnya hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi.