Unclos 1982 yang diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 telah menetapkan

Unclos 1982 yang diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 telah menetapkan

Jawaban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan Presiden Indonesia. Peraturan Pemerintah ini telah diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang merupakan tindak lanjut Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, memuat ketentuan antara lain bahwa hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pembahasan

UNCLOS merupakan singkatan dari United Nations Convention on The Law of the Sea. UNCLOS merupakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut. UNCLOS telah diakui sejak tahun 1982 dan diratifikasi Indonesia tahun 1985. Konvensi UNCLOS 1982 mempunyai arti penting karena konsep Negara Kepulauan yang diperjuangkan Indonesia selama 25 tahun secara terus menerus berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. UNCLOS merupakan hasil dari Konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982 mengenai Kepulauan Natuna.